FAQ Umum


Seputar Perpres 16/2018
1. Apa ruh dari perpres 16/2018?
 

Pengadaan Barang/Jasa  yang menghasilkan Value for money, memberikan dampak ekonomi ada produk dalam negeri, UMKM, Pelaku Usaha dalam negeri, Penelitian dalam negeri, Industri Kreatif, Pemerataan Ekonomi dan Pengadaan Berkelanjutan.

2.  Apa perbedaan utama antara Perpres 54/2010 dengan perpres 16/2018 dalam hal pengadaan?
 

Perbedaan utama adalah terdapat pengaturan baru yang belum ada dalam Perpres 54 seperti tujuan pengadaan, konsolidasi pengadaan, penelitian, agen pengadaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya perencanaan pengadaan lebih jelas, metode pemilihan dan jenis kontrak lebih sederhana. Terdapat pengecualian untuk pengadaan yang tidak generik (keadaan khusus). Di samping itu, terdapat perubahan penggunaan istilah, perubahan definisi serta perubahan pengaturan antara lain:

  a.  Pengadaan langsung konsultan paling tinggi Rp.100.000.000,-
  b. Perencanaan pengadaan dimajukan.
  c. Adanya jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding pada pekerjaan konstruksi
  d. 2 penawaran masuk tidak hanya 1 yang dilakukan negosiasi, namun demikian dilaksanakan reverse auction, dengan syarat ketentuan reverse auction dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
  e. Terdapat 3 kondisi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara tahun jamak.
  f. Penyesuaian harga hanya berlaku jika pekerjaan lebih dari 18 bulan.
  g. Terdapat Pengadaan Khusus yang diatur terpisah dari Pengadaan Barang/Jasa secara umum.
     
3. Kenapa kewajiban pemberlakuan Perpres 16/2018 tidak mengikuti tahun anggaran? Misal: berlaku mulai tahun anggaran 2019. Agar lebih mudah implementasinya
 

Salah tujuan penyusunan perpres ini adalah untuk mempercepat pengadaan dan mengatur hal-hal baru yang belum ada dalam perpres sebelumnya. Sehingga apabila perpres ini dapat diimplentasikan lebih cepat tentu manfaatnya juga lebih cepat dirasakan. Sekaligus hal ini juga dapat sebagai bahan evaluasi terhadap efektifitas aturan baru ini.

Pada prakteknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlangsung sepanjang tahun anggaran. Tahun anggaran berjalan dilakukan proses perencanaan pengadaan hingga tender sebelum tahun anggaran selanjutnya berjalan. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya pemberlakukan Perpres 16/2018 jika mengikuti tahun anggaran.

4. Apa konsekuensinya bagi K/L/PD jika Perpres 16/2018 belum dilaksanakan setelah juli 2018?
 

Perpres 16/2018 merupakan aturan yang menyederhanakan dari peraturan sebelumnya, serta memberikan aturan-aturan baru yang belum ada sebelumnya. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa K/L/PD belum melaksanakan sesuai dengan Perpres 16/2018.

5. Bagaimana peran Perpres 16/2018 dalam ekosistem pengadaan? Apakah masih banyak irisan yg bersinggunagan dengan peraturan lainnya seperti peraturan keuangan?
 

Penyusunan perpres ini tentunya telah memperhatikan seluruh ekosistem pengadaan, terutama terkait keuangan, pemerintahan daerah, kelembagaan, ketentuan sektor seperti jasa konstruksi, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Namun yang perlu diingat bahwa ekosistem pengadaan ini dinamis mengikuti perkembangan.

6. Bagaimana peran Perpres 16/2018 dalam mengatur stakeholder pengadaan seperti APH, LSM dan lain sebagainya?
 

Sesuai ketentuan Pasal 77 mengenai pengaduan oleh masyarakat, telah diatur peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan. Disamping itu juga diatur tindak lanjut yang dilakukan APH dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pengadaan.

7. Jika dikaitkan dengan keuangan (K/L/PD), mana saja yang termasuk ke belanja pengadaan?
 

Belanja Pengadaan Barang/Jasa meliputi semua pengeluaran pemerintah yang terkait dengan kebutuhan barang/jasa. Pengadaan Barang bisa terdiri dari barang modal atau belanja barang untuk keperluan operasional seperti alat tulis perkantoran. Belanja Jasa seperti; listrik, komunikasi, konsultansi, transportasi, pemeliharaan gedung, sekuriti, pegawai Non PNS, penyewaan ruang, EO, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Termasuk belanja barang/jasa yang akan diserahkan dalam rangka hibah atau bantuan sosial.

8. Sewaktu menyusun HPS apakah bisa di tambah keuntungan penyedia dan ongkos kirim ?
 

Penyusunan HPS juga dapat ditambah ongkos kirim

9. Pada Permen Pu no. 7 th 2019. Untuk usaha kecil ditetapkan sampai dengan 10 M, sedangkan di perpres 16/18 usaha kecil paling banyak 2,5 M. Mana yang dapat dijadikan acuan ?
 

Sesuai dengan peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengadaan di bidang jasa konstruksi diserahkan pengaturannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang jasa konstruksi

10. Terkait pengadaan kapal, apakah masuk kategori konstruksi atau pengadaan barang ?
 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

 

Merujuk pada definisi tersebut, Pengadaan kapal tidak termasuk ke dalam pekerjaan konstruksi

11. Keuntungan wajar untuk barang berapa persen ?
 

Tidak ada ketentuan besarannya

12. Dalam UU 42 tahun 2009 terdapat jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN, bagaimana dengan ketentuan HPS harus memperhitungkan PPN
 

HPS tidak wajib memperhitungkan total PPN untuk barang/jasa yang memang dikecualikan dari PPN

13. Apakah untuk pengadaan langsung jasa konsultansi perlu survey harga?
 

Survey harga dilakukan untuk mendapat perkiraan harga yang actual, baik untuk barang ataupun jasa. Untuk jasa konsultansi, survey harga dapat dilakukan dengan mengacu pada asosiasi profesi konsultan bersangkutan atau melalui metode lain yang memang wajar dilakukan dalam melakukan survey harga


UMKM
1. Apa contoh pemberdayaan untuk usaha kecil dengan adanya perpres 16/2018 ini?
 

Pemberdayaan untuk usaha kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 65.

2. Bagaimana caranya untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan mengingat harga yang ditawarkan cenderung lebih mahal dan ijin usaha yang masih minim?
 

Salah satu tujuan perbaikan dalam proses perencaaan pengadaan agar PA/KPA sejak dari penyusunan spesifikasi/KAK dapat menetapkan paket-paket yang yang diperuntukan untuk usaha kecil. Seperti pengadaan barang/jasa yang tidak menuntut kompetensi teknis yang tinggi sehingga mampu dilaksanakan atau disediakan oleh usaha kecil. Termasuk merencanakan nilai paket yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.

Beberapa barang/jasa yang dihasilkan oleh UMKM dimasukan dalam katalog. Katalog juga bisa membantu memasarkan agar jangkauannya menjadi luas.

3. Bagaimana solusi pembayaran untuk UMKM mengingat modal mereka yang sangat terbatas, karena yang terjadi saat ini pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai?
 

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf a, uang muka untuk usaha kecil bisa sampai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Disamping itu pembayaran atas prestasi pekerjaan juga dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan bulanan atau tahapan pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

4. Bagaimana caranya agar informasi pengadaan langsung dapat diakses dengan mudah oleh penyedia UMKM?
 

Semua informasi pengadaan telah dimuat dalam aplikasi SIRUP, termasuk paket-paket pengadaan langsung. Aplikasi SIRUP dapat diakses oleh semua pelaku usaha bahkan masyarakat sekalipun.


Tender/Seleksi Gagal
1. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 penawaran setelah dilakukan prakualifikasi ulang, apakah Tender/Seleksi gagal atau tetap dilanjutkan?
 

Apabila penawaran yang masuk ada 2 penawaran, proses pemilihan tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi. Dalam hal kedua penawaran tersebut memenuhi syarat teknis maka proses selanjutnya dilakukan ke tahap penawaran berulang (e-reverse auction).

Apabila penawaran yang masuk hanya 1 penawaran, maka dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.


Penelitian
1. Pada penelitian, apakah metode pemilihan pelaksana ditentukan berdasarkan nilai pekerjaan penelitian? Apa yang dimaksud kontrak berdasarkan output?
 

Pemilihan pelaksanan penelitian berdasarkan evaluasi proposal penelitian. Evaluasi proposal dilakukan oleh para Reviewer yang telah bersertifikat sebagai Reviewer Penelitian. Besar biaya penelitian berdasarkan SBM Penelitian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kontrak berdasarkan output maksudnya nilai kontrak berdasarkan output penelitian tidak berbasis input (re-imbursable cost). Kontrak berbasis output hampir sama dengan kontrak lumsum dalam pengadaan yang umum.

2. Apakah dalam penelitian terdapat resiko gagal atau tidak?
 

Penelitian pasti mempunyai resiko, untuk itu perlu dilakukan pemetaan resiko dan mitigasinya. Pemetaan dan mitigasi resiko akan diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang penelitian.