FAQ Darurat


Darurat
1. Siapa saja pejabat yang berwenang menetapkan keadaan darurat pada suatu daerah?
 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 51 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres 17 tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam keadaan tertentu , yang berwenang menetapkan status darurat adalah presiden, gubernur, bupati dan walikota

2. Dlm penanganan darurat bencana perhitungan kontrak ada cost plus fee, brp persen fee yg diperbolehkan
 

Tidak diatur besarannya

3. Pada tahap penanganan darurat bencana, pada tahapan mana APIP dilibatkan?
 

APIP dilibatkan sejak tahap perencanaan sampai dengan pembayaran

4. Apabila suatu daerah mau membantu daerah lain yang terkena bencana, apakah dapat dilakukan mekanisme pengadaan darurat ?
 

Diperbolehkan menggunakan mekanisme keadaan darurat