Uji Publik

Dengan diadakan zoom ini maka akan menambah wawasan

dalam penyusunan Peraturan Internal Prosedur pengadaan BLUD wajib ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Pemimpin BLUD. diharapkan ada kegaitan percontoihan atau bimbingan dari LKPP. dan agar dalam penyusunan juga di sikronkan denganm peraturan pengelolaan keuangan BLU/BLUD

izin bertanya Pak, Terkait Universitas yang sudah berstatus BLU, apakah Universitas BLU dapat menentukan peraturan PBJ tersendiri, misalkan pada pepres PPK mempersyaratkan sertifikat tipelogi namun di Universitas BLU hanya mempersyaratkan sertifikat dasar (sebagai Contoh yang telah mengimplementasikannya UIN Walisongo, Universitas Udayana (Unud), Unila,dll).

Terkait pengaturan PBJP dikecualikan untuk BLUD, mohon untuk dijelaskan lebih detail kembali terkait dengan fleksibilitas BLUD dengan PBJP. Surat Edaran Deputi tentang Rancangan Peraturan PBJ masih terdpaat hal-hal yang kontradiktif atau tidak selaras dengan Perpres PBJP, Pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya terkait dengan pelaku pengadaan masih memasukkan PPTK.

Pengadaan yang di kecualikan didasarkan pada praktik bisnis mapan (best practice) masih belum detail batasan atau kategori mapan

Pejabat Pengadaan harusnya diwajibkan JF PPBJ

pasal tentang syarat tender tetapi tidak menggugurkan sebaiknya dihapus

harusnya ada pasal yg mengatur tentang besarnya tanggung jawab dan reward yang seharusnya di dapatkan Pokja dalam melaksanakan tender mengingat resiko yg besar

harusnya ada pasal yg mengatur tentang besarnya tanggung jawab dan reward yang seharusnya di dapatkan Pokja dalam melaksanakan tender mengingat resiko yg besar

Mohon untuk dapat ditambahkan terkait dengan ketentuan di Pasal 1, untuk menghubungkan antara metode pemilihan yang muncul di batang tubuh dan lampiran (pembelian/Sewa/Pemesanan/Langganan/Cara lainnya. Masih juga muncul di batang tubuh dan lampiran terkait dengan "lelang" apakah tidak diubah dengan tender