Uji Publik

Apakah barang/jasa yang dikecualikan yang produknya tayang di Katalog Elektronik (Contoh: Jasa Akomodasi Hotel), dikecualikan dari ketentuan wajib E-Purchasing? Atau boleh memilih diproses dengan E-Purchasing mengikuti ketentuan Kepka LKPP 177 Tahun 2024 atau mengikuti ketentuan dalam Perlem Pengecualian?

.

Lebih baik tugas sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dialihkan dari LKPP kepada KemenPanRB. LKPP bisa lebih fokus penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan peraturan PBJ Pemerintah. Saya pikir LKPP teralihkan energi dan pikirannya apabila juga sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional yang sering di dalam beberapa kesempatan curhat mengenai hal tersebut. Apabila merasa kesulitan lebih baik dilepaskan saja bukan, bapak/ibu pimpinan LKPP yang terhormat

Jika revisi terkait penggunaan PDN /UMKK apakah ini bersifat harus atau batasan yg jelas seperti apa, bagaimana dgn pasal 66 ayat 4 yg selalu digunakan oleh pihak BLUD dgn alasan utk mendapatkan barang yg lbh murah dan lbh bagus. Kami sebagai auditor bagaimana dalam menyikapi hal tersebut. Mohon petunjuk

banyak ilmu dan wawasan yang di dapatkan

Tambah kuota peserta zoom

1. Kebutuhan Pemimpin BLU dalam Menyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa perlu diatur dalam Perka seperti Ketentuan Minimum dalam Peraturan Pemimpin BLU yang bersifat umum (mulai tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, metode pemilihan, dll) 2. dalam draft perka terlihat mengonci pengaturan kewajiban terhadap PBJ BLU yaitu Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kajian internal dijadikan dasar, tetapi tidak ada standar minimum isi kajian. draft belum menjelaskan bentuk, ruang lingkup, indikator, penanggung jawab, atau kapan kajian itu harus diperbarui. masukan dalam draft standar minimum isi kajian internal (karakteristik layanan BLU, pola bisnis/market practice, kebutuhan kecepatan layanan, risiko layanan, strategi pemenuhan PDN/UMK-Koperasi, kebutuhan digitalisasi)

1. Kebutuhan Pemimpin BLU dalam Menyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa perlu diatur dalam Perka seperti Ketentuan Minimum dalam Peraturan Pemimpin BLU yang bersifat umum (mulai tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, metode pemilihan, dll) 2. dalam draft perka terlihat mengonci pengaturan kewajiban terhadap PBJ BLU yaitu Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kajian internal dijadikan dasar, tetapi tidak ada standar minimum isi kajian. draft belum menjelaskan bentuk, ruang lingkup, indikator, penanggung jawab, atau kapan kajian itu harus diperbarui. masukan dalam draft standar minimum isi kajian internal (karakteristik layanan BLU, pola bisnis/market practice, kebutuhan kecepatan layanan, risiko layanan, strategi pemenuhan PDN/UMK-Koperasi, kebutuhan digitalisasi)

1. Kebutuhan Pemimpin BLU dalam Menyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa perlu diatur dalam Perka seperti Ketentuan Minimum dalam Peraturan Pemimpin BLU yang bersifat umum (mulai tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, metode pemilihan, dll) 2. dalam draft perka terlihat mengonci pengaturan kewajiban terhadap PBJ BLU yaitu Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kajian internal dijadikan dasar, tetapi tidak ada standar minimum isi kajian. draft belum menjelaskan bentuk, ruang lingkup, indikator, penanggung jawab, atau kapan kajian itu harus diperbarui. masukan dalam draft standar minimum isi kajian internal (karakteristik layanan BLU, pola bisnis/market practice, kebutuhan kecepatan layanan, risiko layanan, strategi pemenuhan PDN/UMK-Koperasi, kebutuhan digitalisasi)

KHUSUS BIDANG KEBUDAYAAN, ISU "PENGADAAN DIKECUALIKAN" DI RANCANGAN PEDOMAN LKPP