Uji Publik

berdasarkan Draf UUD PBJ Publik Pasal 29 (1) Badan mempunyai tugas untuk: a. mengkoordinasikan kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan. b. menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pengadaan sy usul ( masukan) ditambahkan Tugas Badan Melaksanakan Pemilihan Pengadaan barang Jasa yang selanjutanya UKPBJ adalah perwakilan badan di setiap daerah adalah PNS Pusat yang akan nantinya melaksanakan pemilihan penyedia dengan nilai di atas 15 miliar, kemudian utk UKPBJ di daerah tetap ada dan melaksanakan pemilihan penyedia sampai dengan 15 miliar.

berdasarkan Draf PBJ UUD PBJ Publik Pasal 23 Transformasi Digital Pengadaan diwujudkan paling sedikit dalam bentuk: a. sistem Pengadaan digital; b. standardisasi data Pengadaan; dan c. integrasi data Pengadaan. sy usulkan di tambahkan Master Plan ( rencana utama) Transformasi Digital secara Nasional utk 5 sd.10 tahun ke depan

berdasarkan Draf UUD PBJ Publik Pasal 2 Pengadaan diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. berdaya saing; g. adil; dan h. akuntabel. sy mengusulkan prinsip pengadaan dtambahkan Prinsip Kehati - hatian ( Prudent) dalam Penggunaan Dana Publik

Mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 86 maka penegasan ketentuan pada Undang-Undang tersebut dituangkan dengan kalimat "(1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa publik, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa publik. (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana sebelumnya, terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa publik, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dikecualikan dalam hal: a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi"

1. Sebaiknya Jabatan Fungsional PBJ (pelaku pengadaan) di daerah dikoordinasikan langsung oleh pusat untuk menghindari intervensi dari atasan di daerah (bupati, wakil bupati, dll).. 2. Pengalaman di daerah kami selama ini, adanya oknum APH yang sengaja mencari kesalahan dari pelaku pengadaan (pokja/PPK) untuk memeras..oleh karena itu mohon dipertegas dalam regulasi ini agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Hal-hal seperti itu yang membuat banyak ASN tidak mau terlibat dalam dunia pengadaan.

Mengacu pada beberapa Undang-Undang yang memasukkan pasal imunitas seperti UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 16, menimbang sifat lex specialist proses pengadaan barang/jasa, maka mengusulkan redaksi pasal sebagai berikut "Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Publik tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan berprinsip Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi, kecuali terlibat dalam gratifikasi dan suap

Adanya ketegasan UU terkait UKPBJ permanen yang wajib diimplementasikan diseluruh KLPD (baik struktur, SDM dan anggaran), harmonisasi peraturan dgn kementerian keuangan (terkait dokumen pencairan anggaran dan tumpang tindihnya peran PPK), harmonisasi peraturan pengadaan dengan BPK RI dan APH, kejelasan terkait jenjang karir JFPPBJ (agar ada jenjang Utama) dan peningkatan grading tunjangan kinerja/jabatan dgn melihat resiko hukum yg dihadapi (sbg perbandingan tunjangan peneliti).

Jangan buat aturan yang ambigu jadi banyak penafsiran yang keliru dan salah kaprah

SDM UKPBJ Provinsi dan kabupaten/kota adalah ASN pusat

Adanya kebijakan para jf ppbj dibawah LKPP