Serap Aspirasi

1. Apakah ada tindakan nya jika pengaduan ke APIP dan APIP nya tidak menindak lanjuti atau APIP nya menjawab pengeduan tersebut tidak sesuai dengan aturan 2. Saran : Untuk sanggahan dan sanggahan banding ditujukan ke LKPP, sebab jk ke Pokja dan PPK, jawaban nya tidak sesuai dengan apa yg di sanggah. terima kasih

PERHITUNGAN NILAI SKP

Pertanyaan dan saran : 1. Bagaimana dan apa tindakan nya jika didalam aanwijzing, pokja tidak menjawab atau menjawab nya setelah waktu berakhir dan atau pokja hanya menjawab pertanyaan dari penyedia tidak sesuai dgn apa yg dipertanyakan, apa langkah penyedia untuk mendapatkan jawaban yg sebenar nya....? 2. Pada saat aanwijzing, kami juga telah menanyakan untuk apa fungsi alat yg diminta, sedangkan keguanaan alat tsb dilapangan tidak ada, langkah apa yg akan kami lakukan untuk itu

Terkait ppk, apakah kedepannya akan menjadi jabatan fungsional tertentu seperti fungsional pbj pak?Karena kondisi di daerah itu, utk persyaratan yang mudah saja banyak yang tidak mau menjadi ppk. Apalagi dgn persyaratan yg cukup banyak ditambah banyak yg tidak mau pak

untuk dipertegas mengenai penjadwalan terutama mengenai jam mulai pengumuman tender, apakah diperbolehkan pengumuman dilakukan diluar jam kerja/hari kerja contohnya pengumuman dilakukan jam 23.00 WIB

Bukti dukung preferensi harga untuk penawaran dibawah 80% diupload pada saat memasukan dokumen penawaran

Mohon ada pengaturan terkait tanggung jawab Penyedia bilamana terdapat temuan dalam Audit. Seringkali Penyedia berkelit untuk memenuhi tanggung jawab bilamana ada kewajiban pengembalian. Terimakasih

1. Alangkah baiknya mempertimbangkan jadwal seleksi dengan prakuallfikasi agar diperpendek waktunya. 2. Jika semangatnya MDP bersifat dinamis, pertimbangkan agar MDP ditetapkan saja melalui Keputusan Deputi, untuk percepatan proses 3. Dalam pekerjaan konstruksi, alangkah baiknya peserta tender dipersyaratkan wajib menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan dalam dokumen penawarannya

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

1. Apakah di peraturan terbaru nanti ada aturan yang jelas mana yang boleh dilakukan negosiasi langsung atau harus melalui mini kompetisi pada e katalog v.6? 2. mengapa ketika diluar katalog, jika nilai pengadaan diatas 200jt PPK tidak bisa langsung mengeksekusi, semua baik itu tender, pengadaan langsung bahkan pengadaan dikecualikan harus melalui Pokja, sedangkan di e katalog nilai puluhan miliar sampai triliun pun PPK bisa eksekusi langsung tanpa check and balancces dari siapapun? padahal e katalog saat ini berbeda dari e katalog dahulu yang sifatnya kontrak payung, sekarang e katalog bentuknya lokapasar. Tapi kewenangan PPK kok masih sama?