Serap Aspirasi

Proses Prngadan Barang Jasa berorientasi kepada penyedia berbadan usaha PT dan CV, kemudian bergeser kepada Ormas dan Pokmas. Kemudian Penyederhanaan Penyedia ke penyedia perorangan. Tapi Penyedia Koperasi tidak di atur sehigga petani, peternak atau pun nelayan akhirnya menjual produk ke tegkulak. coba ahli pengadaan / LKPP hadir utk petani, peternak atau nelayan untuk Pemerintah dapat membeli dari Koperasi seperti Koperasi Unit Desa.

Kalau bisa aturan aturan yg mendasar dan turunannya dipertegas lagi diberlakukan di Kabupaten/Kota agar terciptanya keadilan dalam PPBJ

Barang/produk pada e-katalog seperti komputer, laptop, printer, alkes, alat kedokteran dan lain-lainnya sebaiknya dikonsolidasi/kontrak payung oleh LKPP agar memudahkan PPK/Pejabat Pengadaan dalam bertransaksi dlm e-katalog.

Karena kurangnya soaialisasi secara masif ke instansi dari ukpbj daera, kiranya sertivikat level 1 dan type c bisa di pakai untuk persyararan pejabat pengadaan

1. Konsolidasi tidak dapat digeneralisir, sehingga harus dibuat analisis yang memadai untuk setiap jenis B/J 2. Konsolidasi dilevel nasional diperbanyak. Mengingat banyak jenis B/J yang sama di setiap K/L/Pemda 3. Harus dimulai konsolidasi B/J TIK mengingat harga yang terbentuk di setiap K/L/Pemda berbeda-beda dan terdapat disparitas yang tinggi. Daya tawar pemerintah akan jauh meningkat mengingat pembentuk harga dari principle TIK kadang tidak realistis (terlalu mahal), khususnya yang terkait dengan biaya pemeliharaan (hardware dan software) 4. Banyak lesson learned saat konsolidasi laptop nasional. Harus didalami dan didiskusikan secara intensif melibatkan seluruh stakeholder

Mekanisme konsolidasi sebaiknya didetailkan hingga pelaksanaan, karena selama ini terkendala dengan sistem pembayaran (sipd). Secara sistem pembayaran tidak mungkin dilakukan pembayaran terhadap 2 sub kegiatan yang berbeda walaupun pengadaan nya sudah dikonsolidasikan (sejenis).

Setjen DPR RI

Setjen DPR RI