Serap Aspirasi

Pasal 32 sampai 34 gak relevan dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023, dapat dipertimbangkan dihapus

Pasal 25 dan 26 gak sesuai PermenpanRB No 1 Tahun 2023, dapat dihapus atau disesuaikan

Semoga ada ketegasan terkait penugasan fungsional sebagai pokja dan pejabat pengadaan karena masih ada personel lainnya yang ditugaskan sebagai pokja dan pejabat pengadaan hal ini tentu akan mempengaruhi pemenuhan keterisian jabatan fungsional karena tidak perlu menjadi fungsional tetap bisa mejabat pokja dan pejabat pengadaan

Pasal 23 disesuaikan dimana target kinerja merupakan implementasi penugasan baik penugasan berdasarkan jabatan pelaku pengadaan atau penugasan pada suatu tahapan pengadaan, tidak lagi dari target angka kredit

JF PPBJ Fokus kepada aktor pada Pemilihan (pokja dan PP) untuk kaitan lain hanya sebagai aktor Pendukung (Sebagai Pendamping PA/KPA/PPK terkait Perencanaan Pengadaan, Pengendalian Kontrak dan Serah terima.

Bapak/Ibu yang terhormat, Kami diangkat Fungsional PPBJ 10 Desember 2021 melalui Jalur Penyetaraan Jabatan dengan AK 50, untuk tahun 2022 kami belum mempuyai Penilaian Dupak, Kami sudah Golongan III/c, tapi jenjang masih ahli pertama. Pebruari 2024 kami sudah dinyatakan lulus Ujikom ahli muda. Mohon petunjuk terkait penyesuaian jenjang kami? apakah bisa menggunakan dasar Peraturan Perka BKN No.3 Tahun 2023?

Pasal 10 Penugasan JFPPBJ ditambahkan ayat penugasan berdasarkan Tahapan Pengadaan, dengan redaksi Pengelola Pengadaan dapat diberikan tugas berdasarkan tahapan pengadaan barang/jasa terdiri: 1. penugasan pada tahapan perencanaan pengadaan; 2. penugasan pada tahapan pemilihan penyedia; 3. penugasan pada tahapan pengelolaan kontrak; 4. penugasan pada pengadaan barang/jasa secara swakelola. Penambahan ayat ini mempertegas dan payung hukum pasal-pasal sebelumnya dan membiasakan penuagasan dapat diberikan pada 2 pisau area. Kajian terlampir

Memasukkan pasal yang menjelaskan JFPPBJ adalah profesi yang memiliki risiko tinggi. Justifikasi terlampir pada kajian dapat di download

yang terjadi didaerah..masih ada nya perpindahan fungsional PBJ yg tidak sesua ketentuan..ada kriminalisasi..kepala daerah memindahkan tanpa ada proses dan prosedur..harusnya dibuatkan kejelasan, pelanggaran dan diatur..buat perlindungan masukan dalam regulasi..tidak main pindah pindah tanpa prosedur yang jelas...harusnya ada pemberitahuan ke lkpp sebagai pembina fungsional pbj..dan ada peran IFPI harus diberikan lebih luas..sebagai satu satunya tempat perkumpulan fungsional pbj

Pasal 12 tidak relevan seharusnya dihapus disesuaikan dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023