Serap Aspirasi

Proses pemilihan penyedianya agar lebih disederhanakan lagi, misal bisa dieksekusi lansung oleh PP/PPK tidak perlu melalui Pokja Pemilihan, metode dibuat pesanan dan/atau berlangganan saja, karena substansinya adalah pengadaan yang dikecualikan.

1. Untuk dapat ditambahkan pengecualian pada pengadaan jasa asuransi tidak terbatas pada asuransi kendaraan, gedung, jiwa, dll karena telah memiliki acuan harga yang dikeluarkan oleh OJK. 2. Keikutsertaan pelatihan/pendidikan menjadi salah satu contoh pengadaan yg dikecualikan pada praktek bisnis sudah mapan, pada barang/jasa yang yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (excess demand) dan/atau mekanisme pasar tersendiri. Untuk pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan/ditawarkan oleh pihak kedua (baik instansi pemerintah maupun swasta) apakah masuk ke dalam mekanisme pengadaan juga? karena pada pelaksanaannya instansi dapat langsung melakukan pengiriman/pendaftaran peserta kepada penyelenggara (tanpa proses penyampaian penawaran kepada Penyedia dan negosiasi). Apabila masuk dalam ranah pengadaan, bisa diperluas metode-metode yang dapat digunakan pada pengadaan yang dikecualikan.

Regulasi Pengecualian yang flexible serta memahami kebutuhan dan tidak meninggalkan prinsip2 dasar PBJ

Ruang lingkup anggaran yang dimaksud anggaran/dana BLUD bisa diperjelas

Terdapat pada file terlampir

Pedoman standarisasi PBJ BLU/BLUD oleh LKPP tolong ditegaskan HANYA sebagai contoh. Karena yang ada selama ini sangat teras PBJP, sedikit sekali muatan praktik bisnis yang sehat sebagai ruh BLU/BLUD

BLU meskipun memiliki pengaturan pbj tersendiri, secara penggunaan aplikasi seyogyanya masih bisa terfasilitasi melalui SPSE yang dikembangkan LKPP. Karena secara sudut pandang efisiensi cost di BLU akan lebih efisien jika memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, krn tidak harus mengeluarkan biaya operasional dan maintenance dan integrasi data yg sudah dilakukan di SPSE dng aplikasi2 lain seperti perijinan dan perpajakan akan mendorong efisiensi proses yang dilakukan di BLU. Selain itu mengingat BLU masih merupakan bagian dari K/L/Pemda, maka dalam proses PBJ yg dilakukan jg sebaiknya tetap bisa difasilitasi oleh UKPBJ sebagai pelaku pengadaannya sehingga BLU tidak perlu menyiapkan sumber daya khusus untuk pelaku pengadaannya. Pada kondisi ini maka perlu juga didesain bahwa JF PBJ di UKPBJ jika akan menjadi pelaku pengadaan di BLU tetap diakui kinerjanya meskipun bisa saja tata kelola pengadaan agak berbeda karena merujuk pada Peraturan Pimpinan BLU

1. izin bertanya apakah tepat jika pokja memilih metode pemilihan untuk pengadaan jasa paket meeting dengan penunjukan langsung bukan pengadaan yang dikecualikan? 2. bagaimana cara menginput pengadaan yang dikecualikan di lpse, apakah dicatatat dalam non tender atau pencatatan non tender? mengapa belum mengakomodir mekanisme pengadaan yang dikecualikan secara sistem seperti e-tendering dan e-PL ? mohon arahannya. terimakasih

Mekanisme pencatatan pengadaan yang dikecualikan ini spt apa, sejak mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima, khususnya dalam proses pemilihan apakah bisa menggunakan mekanisme SPSE? usulan untuk memberikan contoh dokumen pemilihannya untuk pengadaan dikecualikan, karena APH masih belum sepenuhnya memahami dan menerima regulasi pengadaan yang dikecualikan ini, sehingga perlu ada jaminan legalitas bagi para pelaku pengadaan dikecualikan

Mohon LKPP membuat contoh Peraturan PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KHUSUS RUMAH SAKIT YANG TELAH MENERAPKAN BLUD