Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021
Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021
Revisi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
Serap Aspirasi: Pertanyaan, Masukan, dan Saran
Mekanisme Penunjukan Mitra Swakelola Tipe III dan IV Penunjukan Ormas/LSM yang kredibel masih menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama menyangkut legalitas dan kriteria kelayakan. Diperlukan penegasan instrumen seleksi (misalnya daftar Ormas terverifikasi nasional/daerah) dan pedoman teknis evaluasi kinerja mitra swakelola.
Bagaimana mekanisme Swakelola Pekerjaan Konstruksi dengan Lembaga seperti ZENI TNI? Apa saja kewajiban dokumen dan mekanisme yang diperlukan? Siapa saja pihak yang harus terlibat? Apakah diperlukan Konsultan Pengawas?
batasan nilai pekerjaan untuk e katalog (negosiasi ataupun minikom) beserta aturan teknisnya
.
1. antara Swakelola Tipe I vs. Pengadaan Langsung oleh PPK, Tambahkan lampiran penentu klasifikasi kegiatan → swakelola vs. penyedia, disertai contoh kasus praktis. 2 untuk menjamin pelaksanaan swakelola Tipe III dan IV, Tambahkan standar minimum kelayakan organisasi (governance maturity) sebelum penunjukan Ormas atau Pokmas. 3 untuk mekanisme akuntabilitas terhadap Swakelola Tipe II (lintas instansi), Tambahkan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai kewajiban, dengan sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban. 4 LKPP perlu menyusun template dokumen pelaksanaan swakelola standar nasional (RAK, TOR, Laporan Kemajuan, Serapan Anggaran, dsb) 5 dalam proses penunjukan Pokmas/Ormas, Tambahkan kriteria wajib uji publik/penilaian objektif, seperti seleksi terbuka atau uji verifikasi lapangan Pokmas.
diperjelas pemaketannya, karena melihat data SIRUP, masih banyak yang rancu- (ada paket yang gelondongan, ada yang per kode rekening RKA/DPA SIPD)
Penyesuaian belanja swakelola dengan aplikasi katalog, karena kemungkinan untuk swakelola boleh dilaksanakan melalau SBO
dalam aturan yang akan dbuat,klo bisa di bagi perwilayah indonesia,khususnya bagian indosesia Timur terkait dengan proses pengadaan nya dan vendor/rekanan yang akan mengikuti tender
1. Kiranya lebih diperjelas lagi terkait batasan pelaksaan swakelola bagaimna prosesnya jika ada pengadaan didalamnya karena selama ini tidak dijelaskan secara detail sehingga PA yg menjadi PPK kurang apahan khususnya didaerah
Agar diatur tentang detail bagaimana prosedur swakelola yg bisa dilakukan melalui katalog versi 6. Selain itu agar dokumen swakelola agar dibuat lebih baik lg dan dibuat akses yg mudah bagi semua khalayak umum